Astamaops Kapolri Tinjau TPS di Jayapura, Pastikan PSU Berjalan Aman dan Lancar
pesonalawas.com – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jayapura hari ini mendapat perhatian serius dari aparat keamanan. Tak tanggung-tanggung, Astamaops Kapolri turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses PSU berjalan aman, tertib, dan bebas dari gangguan.
Kehadiran Astamaops Kapolri di Jayapura menunjukkan komitmen tinggi institusi Polri dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya di wilayah-wilayah rawan seperti Papua. Dalam tinjauannya, ia mendatangi sejumlah TPS di distrik strategis, berdialog langsung dengan petugas KPPS, warga pemilih, hingga personel TNI-Polri yang mengamankan lokasi.
Langkah ini dilakukan tak hanya sebagai bentuk pengawasan, tapi juga sebagai jaminan langsung kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk menjamin proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.
Fokus Pengamanan Ketat di Wilayah Rawan Gangguan
Dalam kunjungannya, Astamaops Kapolri menegaskan bahwa pengamanan PSU di Jayapura dilakukan secara maksimal. Titik-titik yang dianggap rawan—baik secara geografis maupun dari sisi potensi gangguan keamanan—dijaga ketat oleh pasukan gabungan TNI dan Polri.
Kekuatan personel diturunkan dengan sistem pengamanan berlapis. Ada patroli rutin, pengawasan udara, hingga penempatan sniper di titik-titik strategis. Semua upaya ini bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk mencegah kemungkinan gangguan yang bisa mencederai jalannya demokrasi.
Menurut pernyataan resmi dari pihak kepolisian, pendekatan pengamanan tetap mengedepankan humanis. Polri dan TNI terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan tokoh agama untuk menciptakan suasana aman dan damai selama PSU berlangsung.
Selain itu, Astamaops juga menyampaikan bahwa ada prosedur SOP khusus dalam menangani konflik horizontal maupun provokasi yang mungkin muncul. Dengan pengamanan yang terukur dan profesional, masyarakat diharapkan bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa rasa takut.
Antusiasme Masyarakat Jayapura di Tengah PSU
Meski harus kembali ke TPS untuk melakukan pemungutan suara ulang, masyarakat Jayapura menunjukkan antusiasme tinggi. Berdasarkan pantauan langsung, sejak pagi warga sudah ramai mendatangi TPS dengan tertib dan damai.
Beberapa warga mengaku senang karena masih diberi kesempatan untuk menyalurkan hak pilih secara sah. Bagi mereka, pemilu ulang bukan hambatan, tapi justru kesempatan untuk menunjukkan bahwa suara rakyat harus dihargai dan dijaga.
Petugas KPPS yang bertugas juga mengaku telah mempersiapkan segala kebutuhan logistik dan teknis sejak jauh-jauh hari. Dengan bimbingan dari KPU daerah dan pengawasan ketat Bawaslu, pelaksanaan PSU kali ini disebut lebih siap dari sebelumnya.
Astamaops Kapolri menyambut baik partisipasi masyarakat ini. Dalam keterangannya, ia menyampaikan apresiasi kepada warga Jayapura karena tetap menjaga ketertiban dan turut serta menjaga kedamaian di tengah momen penting bagi demokrasi bangsa.
Kenapa PSU Digelar Ulang di Jayapura?
Pemungutan suara ulang bukan hal yang diinginkan, tapi menjadi solusi terbaik ketika ditemukan pelanggaran prosedur atau potensi manipulasi suara. Di Jayapura, PSU digelar ulang atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan indikasi pelanggaran administratif dan dugaan ketidaksesuaian daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan.
Beberapa TPS bahkan dilaporkan tidak mengantongi dokumen pendukung lengkap saat pemilu awal, memicu dugaan kecurangan yang merugikan hak suara masyarakat. Dalam hal ini, Bawaslu dan KPU setempat merespon cepat dengan mengusulkan PSU sebagai bentuk koreksi dan pemulihan kepercayaan publik.
Dengan pemantauan langsung dari pejabat tinggi seperti Astamaops Kapolri, pemerintah ingin memastikan PSU tidak kembali cacat prosedur. Selain itu, pendekatan ini menjadi cara untuk membuktikan bahwa aparat penegak hukum benar-benar netral dan berpihak kepada demokrasi, bukan kekuasaan.
Komitmen Kapolri dalam Menjaga Netralitas dan Ketertiban
Netralitas aparat menjadi poin penting dalam setiap proses pemilu, terlebih di wilayah yang sensitif seperti Papua. Astamaops Kapolri dalam wawancaranya di Jayapura menegaskan bahwa seluruh jajaran Polri telah diarahkan untuk bersikap netral, tidak berpihak pada salah satu kandidat, dan hanya fokus pada tugas pengamanan.
Setiap pelanggaran netralitas akan ditindak tegas. Bahkan, Kapolri telah mengeluarkan surat perintah khusus agar anggota yang terbukti bermain politik praktis diberi sanksi tegas. Hal ini menjadi bukti bahwa institusi Polri tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang mencederai demokrasi.
Sikap tegas tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pengamat pemilu. Banyak yang berharap sikap seperti ini bisa menjadi standar nasional dalam pelaksanaan pemilu ke depan, bukan hanya di Papua, tapi juga di seluruh Indonesia.
